Ratusan Guru Dinonjobkan

Bupati Lotim Terancam Di-PTUN-kan
Selong - ORASI -- Ketua PGRI Lotim, Mahsin, saat berorasi di hadapan para guru anggota PGRI dalam aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Lotim, Rabu (24/2) kemarin.


Ketua PGRI Lombok Timur (Lotim), Mahsin, memastikan dirinya dan ratusan anggota PGRI, secara individu dan lembaga, akan menggugat Bupati Lotim H.M. Sukiman Azmy ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahsin dan ratusan kepala sekolah, termasuk puluhan pengawas pendidikan merasa kurang nyaman, menyusul pembebastugasan mereka dari jabatan sebelumnya (nonjob).

Mahsin mengungkapkan hal itu secara lantang di hadapan sejumlah anggota PGRI Lotim saat aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Lotim, Rabu (24/2) kemarin. Kebijakan bupati yang demikian dianggap sebagai suatu sikap kontraproduktif di saat pemkab dan guru mestinya bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM). ‘’PGRI telah dimusuhi,’’ teriak Mahsin.

Aksi PGRI tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat Polres Lotim yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Erwin Zadma, S.IK. Dalam permakluman unjuk rasa yang disampaikan PGRI kepada Polres, tercatat akan dihadirkan sekitar 2.000 guru yang hendak turun ke jalan. Pada fakta yang ada menunjukkan, pengunjuk rasa yang turun kurang dari 200 orang. ‘’Lebih banyak anggota polisi dan Pol PP daripada kami,’’ kata seorang guru pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa yang juga dibantu elemen Komunitas Masbagik Bersatu (Kombes) yang dikoordinir Eko Raharjo dan Haerul Ihsan itu, juga menuntut tunjangan kesra guru agar lebih diperhatikan. ‘’Dulu para guru pernah dijanjikan akan menaikkan uang kesra sampai Rp 400.000 per bulan, tetapi hingga saat ini tidak terealisasi,’’ katanya.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa melalui orator Junaidi, seorang guru di Kecamatan Aikmel, berikut bendahara PGRI Lotim, Abdul Gafur PB, dalam orasinya menuding bupati telah melanggar nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani bersama oleh Sukiman Azmy dengan PGRI dulu saat musim kampanye Pilkada tahun 2008. Dalam MoU itu jelas tertuang komitmen untuk pelaksanaan program pendidikan gratis dan perbaikan penghasilan para guru. ‘’Semua itu terindikasi telah dilanggar bupati,’’ demikian mereka.

Ketua PGRI Lotim dalam orasinya tak lupa menyampaikan, bahwa aksi guru-guru kali ini adalah yang pertama dalam kepemimpinan Bupati Sukiman, dan bukan yang terakhir. ‘’Tidak dilaksanakan visi misi adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan merupakan pemicu dari aksi-aksi guru-guru dan elemen masyarakat lainnya di kemudian hari,’’ katanya. Para pengunjuk rasa bergeser ke Kantor Dinas Dikpora Lotim setelah di kantor bupati aksi mereka merasa tidak direspons. (038) Suara NTB